Kabar Nasional

Pekanbaru, (tvOne)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta para kepala daerah untuk loyal dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan target pembangunan di Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Mendagri di hadapan para gubernur, wakil gubernur, maupun pejabat yang mewakili, dalam rapat kerja gubernur seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Pekanbaru, Selasa. "Saya harap loyalitas dan ketaatan daerah terhadap aturan-aturan betul-betul dilaksanakan," katanya saat membuka rapat kerja.

Pemerintah telah merumuskan strategi pembangunan lima tahun ke depan dengan tiga dimensi pendekatan yaitu pembangunan inklusif, pembangunan kewilayahan, dan integrasi perekonomian nasional.

Melalui strategi tersebut, indikator yang diharapkan hingga 2014 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen untuk penciptaan lapangan kerja dengan tingkat pengangguran 5-6 persen serta menekan tingkat kemiskinan antara 8-10 persen.

Peran daerah sangat penting dalam mencapai target pembangunan tersebut. Kepala daerah, khususnya gubernur selaku wakil pemerintah di daerah memiliki posisi kunci untuk mewujudkannya. "Untuk mewujudkan hal tersebut, intervensi pemerintah dan pemerintah daerah yang efektif sangat diperlukan guna mendorong akselerasi pertumbuhan yang diharapkan," katanya.

Pemerintah telah merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur fisik. Namun pembangunan infrastruktur fisik saja tidak cukup dan harus diikuti dengan perbaikan infrastruktur lunak di antaranya penyempurnaan regulasi, deregulasi, dan reformasi birokrasi.

Ia mencontohkan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemerintah telah meminta pemerintah daerah untuk menerapkan pelayanan terpadu satu pintu serta percepatan pemrosesan izin memulai usaha. "Gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk menaati dan melaksanakan ketentuan tersebut sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang menarik untuk investasi," katanya.

Ia mengatakan untuk menjamin agar kebijakan tersebut dilaksanakan, diperlukan pengawasan yang efektif sehingga kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. "Instrumen (pengawasan) ini perlu dibentuk, untuk memastikan apakah ini berjalan baik apa tidak, agar target terwujud," katanya.

Sementara itu dalam raker gubernur seluruh Indonesia itu akan dibahas sejumlah agenda di antaranya rancangan peraturan pemerintah mengenai peran gubernur dan penjelasan mengenai arah kebijakan nasional selama lima tahun mendatang. (Ant)