Kabar Nasional

Jakarta, (tvOne) 

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) mengharapkan, program "bedah desa" di wilayah perbatasan akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan bisa jadi benteng untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita laksanakan program `bedah desa` untuk membangun desa mandiri di wilayah-wilayah perbatasan. Dengan demikian akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan keamanan wilayah perbatasan tersebut," kata Meneg PDT Ahmad Helmy Faishal Zaini setelah penandatanganan MoU KPDT dengan Pemerintah Daerah tertinggal wilayah Kalimantan di Jakarta, Senin malam (7/12).

Menurut Meneg PDT, pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa lagi dilaksanakan secara parsial, namun harus merupakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. "Kita memiliki 32 ribu desa tertinggal, beberapa di antaranya berada di perbatasan, ini yang harus kita berikan stimulan," kata Meneg PDT.

Khusus untuk daerah perbatasan di Kalimantan, direncanakan akan segera dibangun infrastruktur jalan di sepanjang wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Menurut Helmy Faishal, pembangunan jalan tersebut akan menggunakan pola multiyear dan diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp8 s/d Rp9 triliun. "Ini dalam waktu lima tahun sudah akan kelihatan jelas hasilnya," kata Meneg PDT.

Sementara untuk program "bedah desa", tambahnya, KPDT akan berkoordinasi dengan departemen terkait. Meneg PDT mencontohkan, untuk pembangunan pasar maka akan disinergikan dengan program di Departemen Perdagangan. Untuk pembangunan sekolah disinergikan dengan Mendiknas. Begitu juga program lainnya.

Sementara Bupati Sambas Burhanudin S mengaku sangat senang dengan prakarsa dari Kementerian PDT ini. Menurut dia, hal seperti inilah yang ditunggu-tunggu daerah khususnya wilayah perbatasan. "Sangat betul jika KPDT mengkoordinasikan pembangunan daerah diperbatasan," kata Burhanuddin.

Selama ini, tambahnya, tidak ada yang melakukan hal itu sehingga program yang ada berjalan sendiri-sendiri dari masing-masing departemen. "Usulan saya KPDT juga menjalin hubungan dengan pemerintah di negara tetangga," kata Burhanuddin.

Sementara untuk program "bedah desa" Kabupaten Sambas merencanakan dilakukan terhadap 10 desa di perbatasan. "Masing-masing desa meliputi luas sekitar 800 hektare," kata Burhanuddin. (Ant)