Kabar Nasional
Massa Bayaran Anti Bibit-Chandra Demo ke Kejagung dan Polri
Selasa, 24 November 2009 13:39 WIB
Jakarta, (tvOne)
Massa anti penghentian penyidikan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah yang mengatasnamakan Gempita Indonesia dan sejumlah organisasi massa (ormas), berunjuk rasa di Kejaksaan Agung dan Polri, Jakarta, Selasa (24/11).
Dalam aksi tersebut, mereka menolak dengan tegas pemberhentian perkara oleh kejaksaan, dan menuntut kejaksaan terus melimpahkan perkara tersebut. Mereka meminta untuk membiarkan pengadilan menilai, bahwa pimpinan KPK nonaktif telah melakukan perbuatan pidana atau tidak yang sesuai dengan KUHP.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada hari Senin (23/11) malam di Istana Merdeka mengatakan, bahwa ia menginginkan agar kasus Chandra dan Bibit ini tidak dilanjutkan ke pengadilan.
Uniknya dalam aksi tersebut, pendemo mengaku mereka dibayar antara Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu bagi mereka yang menggunakan motor, serta ada juga yang diberikan kupon yang tidak jelas untuk apa. "Kami diberi uang antara Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu bagi mereka yang menggunakan motor, dan diberi kupon," kata salah seorang pendemo yang mengaku warga Pademangan, Jakarta Utara.
Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Mayor Jenderal (Mayjen) Purn Syamsu Djalal menyatakan, maraknya unjuk rasa tandingan untuk mendukung Polri dan Kejagung adalah kampungan, "Demonstrasi tandingan yang sedang marak, kampungan," kata Syamsu Djalal yang juga mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), di Jakarta, Jumat (20/11) malam.
Ia mengatakan unjuk rasa tandingan yang dibayar itu, sangat menyusahkan masyarakat. "Rakyat sudah bingung, ditambah bingung lagi dengan adanya demo bayaran Rp 20 ribu," katanya.
Dikatakan, soal unjuk rasa bayaran itu, dialami langsung oleh DPC IPKI Jakarta Utara. "Tadi mereka (IPKI Jakut) menelepon saya, ada yang menawarkan untuk melakukan demo," katanya.
Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) itu, menyayangkan adanya unjuk rasa bayaran tersebut, karena seharusnya untuk menaikkan kembali citra kepolisian, yakni dengan memperbaiki kinerjanya. "Tentunya (polisi) harus introspeksi dari apa kekurangan selama ini. Ini bukan mengajarkan rakyat agar cerdas, tapi membodohi rakyat dengan demo bayaran," katanya. (Ant)
